Administrasi Biden memahami manfaat dari mengatur cryptocurrency dengan melihat koin-koin ini sebagai “lembaga penyimpanan yang diasuransikan.”
Pengumuman ini membawa reaksi beragam di antara pasar cryptocurrency. Di satu sisi, mengatur cryptocurrency akan mengharuskan pemerintah untuk mempelajari cryptocurrency dengan hati-hati untuk membuat aturan dan kebijakan.
Peraturan ini akan mengharuskan pemerintah untuk terlibat dalam diskusi penting tentang peraturan keuangan, inovasi ekonomi, dan keamanan nasional.
Lebih penting lagi, kebijakan ini juga memerlukan koordinasi yang signifikan antara berbagai lembaga di cabang eksekutif. Administrasi Biden juga mempertimbangkan untuk menunjuk perwakilan Gedung Putih untuk cryptocurrency.
Di sisi lain, gagasan pemerintah untuk mengatur cryptocurrency juga menghalangi esensi utama cryptocurrency.
Masalah utama yang harus dilalui oleh pemerintah adalah mencoba mencari jalan keluar dari kerangka kerja P2P.
Ketakutan terbesar pemerintah adalah potensi cryptocurrency untuk mengacaukan pasar yang lebih luas. Tanpa regulasi, emiten mungkin perlu menjual asetnya untuk menjaga keseimbangan harga.
Untuk Ripple, membentuk badan pengatur berarti Ripple akan beroperasi di bawah Securities and Exchange Commission. Namun, karena Ripple terutama melayani lembaga keuangan, berpartisipasi dengan badan pengatur juga dapat meningkatkan penerimaan koin dengan lembaga lain.
Saat ini, Gedung Putih menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang inisiatif ini. Namun demikian, mengatur cryptocurrency akan mengharuskan pemegangnya berada di bawah yurisdiksi Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission, dan IRS.
Badan pengatur ini juga akan mengenakan pajak pendapatan atau capital gain kepada pemegang cryptocurrency.